PANGKALPINANG – Sikap Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Eddy Iskandar, yang menegaskan penolakan terhadap pinjaman Rp300 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Jantung dan Stroke perlu dipertanyakan secara serius, Senin 10 Agustus 2026.
Jika yang menjadi persoalan adalah pinjaman daerah, maka yang seharusnya ditolak adalah skema utangnya, bukan kemudian membiarkan pernyataan tersebut berkembang menjadi kesan bahwa pembangunan RS Jantung dan Stroke tidak penting.
Eddy sendiri mengatakan keputusan untuk tidak menggunakan pinjaman sudah final. Namun di sisi lain, ia juga menyebut pembangunan tersebut masih dapat dicarikan pola pembiayaan lain.
“Tentu dicari apakah dengan uang sendiri, ataukah dengan pola kerja sama. Nanti kita lihat, kita bicarakan,” kata Eddy.
Di sinilah persoalannya. Jangan hanya berhenti pada kata “tidak”. Jika DPRD menolak pinjaman, maka harus ada keberanian untuk menawarkan solusi. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan penolakan, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan tetap menjadi perhatian.
Rencana pembangunan RS Jantung dan Stroke merupakan gagasan yang menyangkut kepentingan masyarakat Babel. Karena itu, perdebatan mengenai sumber pembiayaan jangan sampai mengaburkan tujuan utamanya, yakni menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih memadai bagi masyarakat.
Eddy juga harus konsisten dalam menyampaikan sikapnya kepada publik. Kalau yang ditolak pinjaman, katakan pinjamannya yang ditolak. Jangan sampai masyarakat menangkap seolah-olah pembangunan RS Jantung dan Stroke ikut ditolak.
Kritik terhadap kemampuan fiskal daerah tentu sah. Menolak utang juga merupakan sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi setelah mengatakan “tidak”, DPRD juga harus menunjukkan jalan keluarnya.
“Karena itu, jangan sekadar menghantam rencana pembiayaannya. Jika memang pembangunan RS Jantung dan Stroke dianggap penting, maka DPRD bersama pemerintah daerah semestinya duduk mencari solusi terbaik agar rumah sakit tersebut tetap dapat diwujudkan tanpa membebani daerah dengan pinjaman,” kata Albert warga Teluk Bayur pada media.
Masyarakat menilai, seharusnya pihak anggota dewan bisa lebih bijak lagi dalam statement untuk menolak pinjaman, publik pun berharap agar pihak Waka DPRD Babel jangan seolah mematikan gagasan rumah sakitnya. Masyarakat Babel membutuhkan solusi, bukan sekadar penolakan. (Red)
