Pangkalpinang, truthnews.id — Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Pangkalpinang menuai sorotan tajam publik. Pasalnya, penamaan dan tampilan identitas di bagian depan kantor dinilai tidak etis, tidak representatif, dan diduga sengaja dibiarkan, sehingga mengaburkan fungsi utama Samsat sebagai pusat pembayaran pajak kendaraan bermotor—salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang vital. (08/01/2026)
Pantauan di lapangan menunjukkan logo dan penamaan Samsat di depan kantor sudah tidak layak digunakan. Identitas yang semestinya menjadi penanda utama justru tampak samar, tertutup, bahkan nyaris tak terbaca. Kondisi ini dinilai mengurangi pemahaman masyarakat, khususnya wajib pajak, bahwa lokasi tersebut adalah tempat resmi pembayaran pajak.
Ironisnya, hingga saat ini tidak terlihat adanya kebijakan atau langkah tegas dari pimpinan Kepala Samsat Pangkalpinang untuk memperbaiki persoalan tersebut. Padahal, keberadaan identitas yang jelas merupakan aspek mendasar dalam pelayanan publik, terlebih lembaga strategis yang mengelola penerimaan daerah.
Situasi semakin diperparah dengan maraknya aktivitas pedagang di area depan kantor, yang secara visual menutupi dan mengalihkan perhatian publik. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengira lokasi tersebut hanyalah kantor biasa atau bahkan tempat dengan fungsi lain, bukan Samsat. Hal ini tentu berdampak langsung pada tingkat kunjungan dan kesadaran wajib pajak.
“Bagaimana masyarakat mau sadar pajak jika kantor pajaknya sendiri tidak menunjukkan jati dirinya?” ujar salah satu warga yang mengaku sempat kebingungan mencari lokasi Samsat.
“Saya Kira itu gedung nasional, ternyata Samsat, soalnya terliat seperti gedung nasional, karna tidak ada penulisan papan penamaan instansi didepan yg tidak terbaca lagi” ujar salah satu masyarakat yang lewat disitu.
Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan, mengingat Samsat adalah garda terdepan dalam pelayanan pajak kendaraan. Lebih jauh, pembiaran berlarut-larut atas persoalan ini berpotensi mencoreng nama baik Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, karena publik bisa menilai lemahnya pengawasan dan pembenahan pelayanan publik di bawah kepemimpinannya.
Publik kini menanti atensi penuh dari Gubernur Babel untuk turun tangan mengevaluasi kinerja pimpinan Samsat serta menertibkan penataan kawasan kantor. Pembenahan identitas, penegasan fungsi, dan penataan lingkungan dinilai mendesak agar Samsat kembali tampil sebagai institusi resmi, bermartabat, dan mudah dikenali masyarakat.
Jika dibiarkan, persoalan yang tampak “sepele” ini justru bisa menjadi simbol buruknya tata kelola pelayanan publik di Pangkalpinang.
