Truthnews.id, Bateng – Moralitas penegakan hukum di Dusun Nadi, Bangka Tengah, tampaknya sedang berada di titik nadir. Beberapa pemberitaan akhir-akhir ini menuliskan Hutan Produksi yang secara konstitusi adalah milik negara, kini diduga kuat telah beralih fungsi menjadi “tambang pribadi” milik seorang pria bernama Syam. Namun, Syam bukanlah pemain tunggal; ia hanyalah bagian dari duet memuakkan bersama oknum aparat yang seharusnya menjadi penjaga kedaulatan, bukan penjaga tambang.
Syam, yang kini dijuluki sebagai “Big Boss” aktivitas ilegal, diduga tanpa rasa takut memberikan mandat untuk melumat lahan produksi negara. Namun, publik tidak bodoh. Keberanian Syam yang melampaui batas ini mustahil lahir dari dirinya sendiri. Ada aroma busuk kerja sama dengan oknum TNI PM berinisial “N” dan juga “R”. Selain itu, sampai dengan berita ini berhasil dipublikasikan, tim jurnalis sudah berusaha melakukan konfirmasi kepada pihak terkait pada Jumat, namun belum ada konfirmasi lanjutan (23/01/2026).
Modus pengerukannya pun sangat terorganisir dan menjijikkan. Pemberitaan sebelumnya juga menyebutkan para penambang dipaksa menyetorkan “uang koordinasi” sebesar Rp50 juta di muka. Angka fantastis ini disinyalir menjadi biaya pelicin untuk membungkam mulut-mulut yang kritis dan mematikan fungsi pengawasan. Syam duduk manis sebagai koordinator, sementara oknum bekingan memastikan tidak ada “gangguan” yang berani mendekat.
Ini bukan lagi sekadar penambangan ilegal, melainkan bentuk penghinaan nyata terhadap wibawa negara. Hutan produksi yang seharusnya untuk masa depan anak cucu, justru habis dikeruk oleh sindikat yang merasa lebih besar dari undang-undang. Padahal tugas utama dari menyelenggarakan, penegakan disiplin, hukum dan tata tertib untuk menegakkan Kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Publik kini bertanya-tanya: Sampai kapan institusi TNI PM membiarkan nama baiknya dicoreng oleh oknum seperti ini ? Dan sampai kapan Syam bisa terus tertawa di atas tumpukan uang hasil menjarah kekayaan negara? Jika duet maut ini tidak segera dibubarkan paksa dan diseret ke meja hijau, maka jangan salahkan rakyat jika mereka menganggap hukum di negeri ini bisa dibeli hanya dengan lembaran uang koordinasi.
