Pangkalpinang, truthnews.id – Setelah dua instansi pemerintahan, masing-masing Pemprov Babel dan Pemkot Pangkalpinang resmi membentuk Satgas Anti Penambangan Timah Ilegal. Konsep Satuan Tugas tersebut secara premature ikut diadopsi oleh Bakamla Babel dengan SOP yang lebih menakutkan lagi, Selasa, 23 September 2025.
“Dari informasi A1 yang saya peroleh, penangkapan dilakukan pada Minggu 20 September pagi. Kemudian setelah mereka sepakat untuk mempetieskan kasus penangkapan dengan duit 100 juta, Minggu sorenya langsung dibebaskan oleh oknum Bakamla,” ungkap warga kota.Sungailiat yang menolak namanya masuk dalam pemberitaan.
Langsung saja perisitiwa pelepasan hasil tangkapan pihak BAKAMLA ini dengan cepat menyebar ke se-antero Provinsi Kep Bangka Belitung. Selain mencederai rasa keadilan, insiden juga semakin membuat masyarakat luas kembali mempertanyakan apa sebenarnya tupoksi Bakamla?
Mengingat, saat ini saja di negeri Serumpun Sebalai sudah terbentuk setidaknya dua tim Satgas dengan Tupoksi 11-12 alias mirip-mirip hanya beda nama dan persoalan utama menyoal Tata Kelola Pertimahan di Babel belum juga mampu diurai serta dicarikan solusinya.
Dengan timbulnya insiden ditangkap untuk kemudian dilepas dengan mahar 100 juta tadi, banyak kalangan di Babel maupun di tingkat pusat bertanya-tanya apakah ini sekedar kenakalan seorang oknum Bakamla ataukah sebuah praktek jahat terselubung yang disusun secara rapi oleh sejawat oknum itu sendiri.
“Perlu mas ketahui, Bakamla RI mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 5.748.004.371,00 (triliun) di 2025. Anggaran itu salah satunya digunakan untuk pengamanan dan penyelamatan laut sebesar Rp 5.4 T. Sehingga dengan peristiwa ini saya sangat khawatir publik justru menilai pihak Bakamla seperti lompat pagar dari tugas utamanya adalah menjaga kedaulatan wilayah laut NKRI,” ucap Teguh P seorang mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Publik Universitas 11 Maret. (Red)
