Bangka Induk, truthnews.id – Dalam kasus pusaran korupsi Efendi Suyono alias Afen yang diketahui merupakan pengusaha sawit cukup ternama di Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, redaksi pernah mendapatkan informasi menarik mengenai keberadaan prajurit TNI yang ditempatkan sebagai tenaga pengamanan swasta di korporasi perkebunan sawit, Kamis 18 September 2025.
Saat itu, pihak redaksi malahan sempat dijelaskan mengenai porsi keberadaan tenaga pengamanan yang menggunakan jasa aparat negara alias TNI. Salah satunya adalah melatih tenaga satuan pengamanan sipil kearah profesional. Selain tugas pokok utamanya yang sudah pasti sesuai isi MoU dari kesatuan utama prajurit tadi dengan pihak korporasi.
Tahun berlanjut, penggalan informasi tadi kali ini dikukuhkan oleh program Pemerintah Pusat yang berkeinginan menyelaraskan antara penghijauan dan aspek keamanan pihak BUMN -dalam hal ini- PT Timah Tbk dengan TNI AD -saat perjanjian diwakili Kodam Sriwijaya.
“MoU antara TNI AD dengan PT Timah Tbk dalam rangka membantu BUMN untuk menjalankan operasional perusahaan,” kata Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) -saat itu- Jenderal TNI Dudung Abdurachman dikutip Kantor Berita Antara.
Sementara itu, pada praktek di lapangan yang dipantau oleh media, banyak sinyalemen miring menyoal kehadiran teman aparat berseragam loreng tersebut. Salah satu yang langsung terasa adalah terpaan tekanan mental atau intimidasi secara psikis bagi warga yang coba mengetahui duduk permasalahan di lapangan, misalnya.
“Iya benar itu, bahkan salah satu awak media di lapangan pernah bilang kalau mereka (oknum TNI) tidak takut pada siapapun,” ungkap praktisi hukum terkemuka di Provinsi Bangka Belitung, Budiono, SH dalam sebuah petikan wawancara terkait situasi terakhir konflik warga empat desa versus korporasi sawit PT GML.
Sewaktu pertanyaan difokuskan pada indikasi tumpang tindih lahan IUP PT Timah dengan lahan HGU di dalam hamparan kebun sawit yang sama, Budiono pun turut mengiyakan, bahwa hal tersebut ditengarai jadi salah satu pemicu turunnya masyarakat empat desa (Bukit Layang, Dalil, Mabat dan Kayu Besi) ke lokasi rencana pembukaan lahan tambang.
“Disitu lah yang jadi pertanyaan warga. Mereka kan tahunya lahan PT GML itu kan kebun sawit, kok tiba-tiba sekarang berubah jadi lahan tambang yang akan dikerjakan mitra PT Timah dari Bangka Barat, apalagi skema keamanan IUP PT Timah di lokasi PT GML menggunakan aparat TNI, sehingga masyarakat serta merta akan berhadapan langsung dengan anggota di lapangan,” tukas Budiono.
Sebelumnya, dilansir media lokal setempat. Puluhan warga dari empat desa (Bukit Layang, Dalil, Mabat dan Kayu Besi) menggeruduk lahan perkebunan sawit PT GML. Kedatangan puluhan warga ini bukan tanpa alasan, mereka datang disebabkan mereka memergoki adanya excavator yang disinyalir sedang bekerja membuka lahan untuk pertambangan.
Serunya lagi, ketika massa sedang berkerumun di lokasi perkebunan sawit PT GML, muncul sedikitnya dua orang -diduga kuat- anggota TNI AD dari Kesatuan Kompi Sungailiat bernama Rio dan seorang lagi tidak diketahui namanya, menghampiri massa yang sedang berupaya meminta kejelasan status lahan HGU dengan IUP milik PT Timah Tbk.
Ketika terjadi komunikasi antar warga dan kedua anggota TNI AD tersebut, mereka mengakui memang sedang bertugas pengamanan di lahan perkebunan sawit, walau -saat itu- keduanya tidak memakai uniform resmi TNI AD. Dan kondisi ini sontak saja mendudukan posisi TNI dalam situasi pelik dan dilematis. Di satu sisi prajurit melaksanakan perintah komandan, di sisi lain prajurit punya tugas mengamankan lahan, namun dengan resiko berhadapan langsung dengan rakyat, yang artinya sama saja melawan ibu kandung mereka sendiri.
“Rencananya, minggu depan abang bersama teman yang lain akan berkirim surat ke pihak Kejaksaan Cq Satgas PKH mengenai status kawasan perkebunan sawit tersebut,” tukas Budiono.
Silang sengkarut masalah indikasi tumpang tindih lahan PT GML dengan IUP PT Timah Tbk di Kawasan Divisi V tersebut, dinilai berpotensi api didalam sekam jika tidak diselesaikan dengan cara yang terukur, serta komprehensif. Pasalnya, warga melihat kehadiran anggota TNI di lokasi tentu menerbitkan rasa takut atau setidaknya segan.
Konfirmasi berikutnya yang dilakukan media adalah memastikan sejauh mana jangkauan isi MoU PT Timah Tbk dengan TNI AD. Sehingga media tidak keliru menafsirkan antara isi MoU dengan praktek yang terjadi di lapangan.
“Selamat siang Bang Anggi, ada informasi PT Timah Tbk akan membuka lahan pertambangan di dalam perkebunan sawit PT GML yang notabene berstatus HGU, apa benar demikian bang dan bukankah ini adalah indikasi tumpang tindih lahan dalam hamparan yang sama?” Kemudian, apakah benar ada MoU antara pihak BUMN dengan TNI AD/Kodam Sriwijaya?” petikan konfirmasi media yang dikirimkan Kamis siang ini jam 12:13 wib.
Meski telah ditunggu dengan waktu yang cukup, konfirmasi yang dikirimkan media ke Humas corporate PT Timah Tbk belum memberikan respons maksimal dan akan terus diupayakan agar berita berimbang. (Redaksi)
